Wali Kota Bima mengungkapkan kondisi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk Kota Bima berbeda dengan tahun 2025. Hal ini akibat adanya perubahan alokasi anggaran pusat ke daerah.

Hal itu disampaikan Aji Man sapaan akrab Wali Kota Bima saat memimpin Rapat Koordinasi didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, pada Senin pagi (22/09).

"Kita dituntut untuk lebih mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Saya minta tiap kepala dinas untuk mempercepat realisasi belanja barang dan jasa. Hal ini penting agar roda perekonomian ditengah masyarakat terus bergerak," ungkap Wali Kota.

Wali Kota Bima menuturkan, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo pada Sidang Istimewa di MPR RI Agustus lalu, Dana Transfer Daerah secara nasional awalnya diproyeksikan sebesar Rp. 900 triliun. Namun angka itu terkoreksi turun drastis menjadi Rp. 600 triliun lebih. Setelah adanya masukan dari APEKSI melalui DPR RI, dana tersebut naik sedikit menjadi Rp. 692 triliun.

"Jika merujuk pada koreksi dana transfer pusat, maka APBD Kota Bima tahun 2026 hanya berkisar Rp. 900 miliar lebih, turun dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp. 1.2 triliun. Untuk itu, saya harap capaian PAD Kota Bima dapat dioptimalkan,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima diantaranya, Pj Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, para Kepala Bagian, Camat dan Lurah se Kota Bima.